Komunikasi Politik: "Money Politic" Mungkinkah?

"Money Politic"

          Indonesia adalah negara yang menganut asas pemerintahan demokrasi, yang mana kekuasaan yang sepenuhnya adalah kekuasaan yang dipegang oleh rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang adanya kekuasaan yang dipegang oleh rakyat mana tujuannya adalah untuk menjamin kedamaian dan kemakmuran sebagaimana yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia. Sebagaimana menurut M. Mahfud MD (dikutip oleh A. Ubaedillah dan Abdul Razak, 2006: 130-131), bahwa ada dua alasan demokrasi majadi sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu hampir semua negara menjadikan demokrasi dasar yang fundamental dan pada esensinya demokrasi memberikan arah dalam peran masyarakat demi terselenggaranya sebuah negara. Indonesia sebagai sebuah negara yang mana rakyatnya memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan maka tentunya dalam penentuan kekuasaan ada yang dikenal dengan istilah pemilihan umum atau Pemilu. Pemilu adalah merupakan implementasi dari adanya demokrasi yang benar-benar menjunjung tinggi asas-asas demokrasi.Beberapa bulan yang lalu tepatnya 9 Desember 2015, di mana Indonesia telah melakukan sebuah pesta yang secara besar-besaran dalam menentukan siapa pemimpin masing-masing daerah ini atau sering disebut dengan istilah “Pesta Demokrasi”. Dan sekarang sampai sarang ini di Pusat Ibu Kota DKI Jakarta juga sedang berlangsung “Pesta Demokrasi”. Dalam pelaksanaan peta demokrasi ini dalam beberapa media maupun tulisan-tulisan banyak sekali memberikan kita informasi bahwa demokrasi yang kita kenal selami ini telah mapan, meskipun masih banyak dilukai atau di nodai oleh oknum-oknum yang banyak bergerak dalam dunia politik tetapi tidak bertanggung jawab. Ada yang mengankat isu SARA, ada yang mengangkat isu KORUPSI dan bahkan pada isu pencitraan (Pencemaran Nama Baik). Adapun fenomena ini sangatlah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa negara sekarang ini masih rawan rusaknya “POLITIK” apabila dilihat dari sistem politik yang ada. Tidak hanya itu, dengan bergulirnya perpolitikan sekarang ini, tampaknya Indonesia sudah mulai bersih dengan isu “Money Politik”. Padahal beberapa waktu lalu, isu ini sempat mencoreng dunia perpolitikkan Indonesia. Akan sangat menarik ketika di tinjau ulang proses perpolitikan di saat ini, agar sejarah tidak berulang kembali. Timbul sebuah pertanyaan, “Apakah politik uang itu???. Politik uang adalah suatu tindakan atau kegiatan yang menawarkan uang dan benda fisik lainnya dengan tujuan tertentu khususnya pada persoalan pada saat terjadinya pesta demokrasi. Terkait dengan praktek politik uang yang subur di masyarakat menurut pada prinsipnya politik uang itu tidak lepas dari perspektif masyarakat pemilih yang tidak mengetahui tentang hukum dan aturan yang berlaku serta keterbukaan masyarakat terhadap praktek politik uang itu sendiri. Keterbukaan inilah yang menjadi faktor pendorong mudahnya pertumbuhan dan perkembangan dari politik uang itu sendiri. Prinsipnya politik uang yang terjadi ini menurut John Markoff (2002: 206) bahwa lahirnya praktek politik uang ini adalah karena adanya percampuran antara elemen demokrasi dengan non-demokrasi dalam sebuah sistem perpolitikan. Sedangkan menurut Lary Diamon (2003: 16-17) bahwa politik uang memberikan gambaran bahwa negara Indonesia belum matang dalam menjalankan demokrasi dan politik uang itu sendiri adalah merupakan fenomena negatif dari mekanisme dalam demokrasi. Demikianlah sedikit gambaran tentang praktek politik uang di Indonesia sekarang ini. Jika dipandang dari sudut komunikasi politiknya, ada yang yang dikenal dengan “Teori Jarum Hipodermik” (Wilbur Schramm Everets Roggers dan Shoemaker selaku tokoh teori komunikasi politik). Sederhananya teori ini berasumsi bahwa khalayak itu sifatnya tidaklah berdaya, sedangkan media atau dalam hal ini pihak yang memiliki kekuasaan sangat perkasa dan kuat. Sehingga politikus yang memilki posisi kuat akan memanfaatkan ketiak berdayaan rakyat untuk memberikan sesuatu bah berupa uang, jabatan, atau janji yang tidak pasti untuk mempengaruhi masyarakatnya. Melihat realita di Indonesia itu sendiri, faktor-faktor pendukung ini sangat memungkinkan terjadinya “Money Politic”. Jadi politik uang masih tetap subur di Indoenisa ini jika mental diri para politikus tidak berkembang dari masa lalu. Dan akan berkembang terus dalam sistem pemerintahan negara ini. Baik itu terjadi dalam bentuk sebuah tindakan atau kegiatan tertentu yang dilakukan dengan memberikan uang, barang, dan sesuatu yang memiliki nilai kepada pihak lain oleh pihak-pihak yang terlibat dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu.